Jika benar Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kepada para pengkritik pemerintah untuk angkat kaki dari Indonesia hal ini tentu jelas-jelas sangat memprihatinkan dan sangat kita sesalkan karena selain bertentangan dengan nilai-nilai dan semangat yang terdapat dalam UUD 1945 yaitu Pasal 28E Ayat 3 yang mengatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
Juga pandangan dan sikap demikian telah menjadikan pemerintah menjadi pemerintahan yang absolut karena mereka tidak lagi mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh pihak lain karena menurut Luhut semua yang telah dibuat dan dilakukan oleh pemerintah sudah pasti benar.
Jadi pemerintah dan kepemimpinan yang ingin hendak dikembangkan oleh Luhut bukanlah pemerintahan dan kepemimpinan yang menghormati kedaulatan rakyat tapi adalah kedaulatan penguasa.
Bila itu yang terjadi maka berarti Luhut sudah menggeser negeri ini dari negeri yang menjunjung tinggi demokrasi dan musyawarah menjadi negara otoriter, anti kritik dan anti reformasi.
Padahal semestinya Luhut sebagai salah seorang pemimpin harus tahu bahwa yang namanya pemerintah itu sejatinya memerlukan kritik agar dia bisa memiliki perspektif sehingga dia dapat menemukan dan melakukan sesuatu yang lebih baik dan terbaik bagi negara dan bangsanya, tidak hanya untuk hari ini tapi juga untuk masa depan.
Oleh karena itu adalah wajar jika kita sangat keberatan dengan sikap yang disampaikan oleh Luhut tersebut karena jika sikap dan pandangannya tidak diluruskan maka pemerintahan yang akan terbentuk adalah pemerintahan yang anti dialog dan anti kritik.
Bila itu yang terjadi maka berarti Luhut telah menggiring pemerintahan di negeri ini menjadi pemerintahan yang absolut yang sangat bertentangan jiwa, nilai dan semangatnya dengan negara demokrasi yang kita dengung-dengungkan selama ini.
Maka jika masih perlu ada kata angkat kaki dan kata usir mengusir maka yang harus angkat kaki dan harus diusir dari negeri ini bukannya para pengkritik pemerintah tersebut tapi adalah saudara Luhut sendiri.
Tetapi bila itu yang terjadi apakah hal demikian baik bagi kepentingan bangsa dan negara kita ? Terserah kepada kita semua untuk menjawabnya..
Anwar Abbas
Wakil Ketua Umum MUI
