Purworejo, Panji Umat– Bupati Purworejo, Hj Yuli Hastuti SH, bersama Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo, Dr. Teguh Wibowo, M.Pd, melaunching Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Surya Keadilan, Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo, dikampus setempat, pada Selasa (30/7/2024).
Launching ditandai dengan pemotongan tumpeng dan pemotongan pita oleh bupati.
Selain bupati dan rektor UMPWR, hadir dalam kegiatan itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo, Sukmo Widi Hartanto, bagian hukum Setda Purworejo, Prokopim dan sejumlah advokat mitra PKBH Surya Keadilan.
Ketua Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo, Septi Indrawati, mengatakan, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) ini merupakan salah satu program dari Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo, untuk meningkatkan nilai akreditasi yaitu salah satunya dengan memiliki unit PKBH.
“PKBH ini nantinya diharapkan dapat memberikan banyak bantuan hukum kepada masyarakat sekitar, tidak hanya bantuan hukum yang dengan fee, tapi kami juga memberikan bantuan hukum secara gratis, bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah bantuan hukum yang diberikan ini yang berkaitan dengan hukum pidana, perdata dan hukum tata negara,” kata Septi Indrawati, saat ditemui disela kegiatan launching.
Untuk lawyer, lanjutnya, PKBH akan diisi lawyer dari para dosen di UMP yang hampir 80 persen dosen yang ada di Prodi Hukum UMPWR merupakan para lawyer. Selain itu pihaknya juga bekerjasama dengan advokat- advokat yang ada di Kabupaten Purworejo, salah satunya para advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kabupaten Purworejo juga dengan para alumni, yang rata- rata juga berprofesi sebagai advokat.
“Tujuanya untuk mengangkat nilai akreditasi kami tentunya, itu yang pertama, karena sebagai bidang pendidikan tentunya akreditasi itu sangat penting, dimana program studi hukum disini akreditasi baik sekali, dan kami sedang menuju akreditasi unggul. Untuk syarat akreditasi unggul itu salah satunya memiliki unit layanan dan ini adalah satu unit layanan kami berupa Pusat dan Konsultasi Bantuan Hukum,” jelasnya.
Dijelaskan, unit PKBH tidak hanya ditujukan kepada mahasiswa UMPWR atau ke seluruh akademika saja, tetapi unit layanan itu juga ditujukan kepada masyarakat secara luas.
“Mahasiswa kami perbantukan disini untuk paralegal, disini kami juga bareng Peradi, jadi ada kegiatan PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat),” ujarnya.
Septi Indrawati berharap unit PKBH dapat mendukung program studi hukum untuk menjadi akreditasi unggul. Dengan unit PKBH ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat tidak hanya mahasiswa, seluruh akademika, tetapi juga masyarakat secara luas.
“Karena PKBH ini sangat diharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu, jadi kami bisa membantu masyarakat dengan bantuan hukum secara gratis. Saya rasa akses layanan bantuan hukum gratis ini memang cukup sulit diakses dan kami membuka peluang, membuka jalan itu kepada rekan- rekan dosen dan juga lawyer yang bekerjasama dengan kami, untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu yang memang membutuhkan,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Purworejo, Hj Yuli Hastuti dalam sambutanya, menyampaikan selamat dan sukses atas launching Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Surya Keadilan Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo. Diharapkan PKBH itu bisa membantu siapapun yang membutuhkan konsultasi dan bantuan hukum.
“Sebagaimana kita ketahui, akses terhadap keadilan adalah hak setiap warga negara. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan layanan hukum yang memadai, terutama mereka yang kurang mampu. Oleh karena itu, keberadaan PKBH Surya Keadilan UMP menjadi sangat penting untuk memberikan bantuan hukum, konsultasi, dan edukasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya mengapresiasi inisiatif Universitas Muhammadiyah Purworejo dalam mendirikan PKBH ini, yang menunjukkan komitmen universitas dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, sesuai dengan nilai- nilai keadilan sosial dan kemanusiaan,” katanya.
Bupati berharap PKBH Surya Keadilan UMP dapat menjadi tempat yang dapat diandalkan oleh masyarakat Purworejo dalam mencari keadilan. Selain itu, bupati juga berharap agar PKBH ini dapat bersinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta lembaga-lembaga terkait lainnya, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
“Saya mengajak seluruh pihak untuk mendukung dan memanfaatkan keberadaan PKBH Surya Keadilan UMP ini dengan sebaik-baiknya. Marilah kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih sadar hukum, lebih adil, dan lebih sejahtera,” ajaknya.
