Penulis: Mohammad Nur Rianto
Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 10 tahun periode kepemimpinannya mampu terjaga pada kisaran 5 persen.
Meskipun pertumbuhan ekonomi dikatakan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi global yang berada di kisaran 3,4 persen, namun perlu diingat bahwa negara-negara maju ekonominya sudah besar sehingga tumbuh di kisaran 3,4 persen sudah tinggi bagi mereka.
Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam pidato kenegaraan terakhir Presiden Joko Widodo adalah terkait keharusan Indonesia keluar dari middle-income trap.
Pemerintahan baru harus mampu melakukan lompatan agar dapat terlepas dari middle-income trap dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, mendorong kenaikan investasi dan pembukaan lapangan kerja yang lebih banyak.
Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto harus mampu melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Akselerasi pertumbuhan ekonomi adalah kunci utama agar Indonesia dapat terlepas dari middle-income trap.
Pemerintahan baru harus mampu merealisir target pertumbuhan di kisaran 7–8 persen agar mampu terlepas dari middle-income trap.
Apabila target pertumbuhan di periode kepemimpinan 2024-2029 tidak mampu tercapai, mimpi Indonesia masuk dalam tataran negara maju di tahun 2045 tidak akan pernah tercapai.
Tentu untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan, pemerintah harus melakukan berbagai strategi.
Strategi pertama ialah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Terdapat beberapa hal yang dapat disiapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan gizi siswa, karena hanya dengan gizi tercukupi, maka siswa dapat menerima pelajaran dengan baik.
Program lainnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia ialah memastikan seluruh penduduk Indonesia mampu menyelesaikan wajib belajar 13 tahun (mulai dari pendidikan anak usia dini sampai pendidikan menengah).
Berdasarkan data angka partisipasi kasar (APK) pendidikan anak usia dini masih rendah, yaitu hanya pada kisaran 36,36 persen di tahun 2023.
Begitu pula dengan APK SMA/SMK/MA/sederajat masih di bawah 90 persen dengan tingkat penyelesaian di bawah 70 persen. Infrastruktur pendidikan perlu diperluas untuk memastikan akses yang sama terhadap fasilitas pendidikan.
Saat ini masih terdapat 302 kecamatan yang tidak memiliki SMP/MTs dan 727 kecamatan tidak memiliki SMA/SMK/MA.
Berdasarkan kondisi ini tidak heran masih terdapat 59,62 persen penduduk usia 15 tahun ke atas masih berpendidikan SMP ke bawah. Kemudian masih terdapat 12.548 desa yang belum memiliki layanan seluler 4G, hal ini menyebabkan siswa kesulitan dalam mengakses layanan internet yang pada akhirnya akan menghambat kegiatan belajar mengajar berbasis digital.
Kondisi di perguruan tinggi ternyata lebih memprihatinkan lagi. APK perguruan tinggi nasional di tahun 2023 hanya mencapai 31,45 persen. Ada 12 provinsi memiliki APK di bawah rata-rata nasional.
Perguruan tinggi terjangkau bagi masyarakat perlu disediakan oleh pemerintah maupun berkolaborasi dengan masyarakat.
Pemerintah harus memberikan subsidi agar biaya kuliah dapat terjangkau. Perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang didorong oleh pemerintah pada belakangan ini mendorong terjadinya praktik komersialisasi perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi yang mahal.
Selain masalah infrastruktur pendidikan, pemerintah harus melakukan program transformasi pendidikan, baik di pendidikan dasar dan menengah, maupun pendidikan tinggi.
Proses pembelajaran harus berbasis digital, karena hal ini merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa lagi dihindari.
Paradigma dalam proses pembelajaran harus berubah dari berpusat pada pengajar menjadi berpusat pada siswa. Program Merdeka Belajar yang telah dilaksanakan pada pemerintahan sekarang dapat dilanjutkan dengan melakukan penyempurnaan atas berbagai kekurangan yang masih ada para program tersebut.
Strategi kedua yang harus dilakukan oleh pemerintahan baru ialah melanjutkan program infrastruktur dengan memperhitungkan kekuatan fiskal dan anggaran negara.
Infrastruktur memiliki manfaat penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara dapat mengurangi biaya dan waktu logistik dalam pengiriman barang serta jasa.
Kondisi ini tentu akan mampu meningkatkan konektivitas yang pada akhirnya akan mampu mengefisienkan biaya logistik.
Kondisi pada Indonesia lampau ialah seringkali biaya logistik antarwilayah di Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan biaya logistik antarnegara.
Konektivitas yang semakin terhubung tentu akan memudahkan akses pasar, baik pada pasar nasional maupun internasional.
Kondisi ini tentu akan memperluas jangkauan dan meningkatkan volume perdagangan. Selain itu, infrastruktur yang memadai akan mampu mendatangkan investor asing dan domestik lebih banyak lagi.
Kondisi serupa harus dilakukan pemerintah di ibu kota Nusantara (IKN)
Terkait dengan telah selesainya beberapa fasilitas dasar di ibu kota nusantara, investor baik asing maupun domestik akan berdatangan.
Masih minimnya investor yang masuk karena masih wait and see terkait proses transisi kepemimpinan di Indonesia.
Terpilihnya Prabowo Subianto yang telah menyatakan akan melanjutkan pembangunan di IKN, tentu akan memberikan kepastian berinvestasi bagi para investor, baik asing maupun domestik.
Hilirisasi industri yang sudah diinisiasi pada era Presiden Joko Widoro perlu dilanjutkan dan diperluas sektor industrinya. Salah satu kelemahan yang dimiliki oleh negara berkembang, termasuk Indonesia ialah lebih suka melakukan ekspor komoditas mentah tanpa diolah lebih lanjut.
Kondisi ini menjadikan nilai tambah dari produk tersebut rendah. Mirisnya, Indonesia lalu mengimpor produk olahan dari komoditas mentah yang diekspor tersebut. Hilirisasi industri memiliki berbagai manfaat penting dalam memastikan usaha Indonesia keluar dari middle-income trap.
Manfaat pertama ialah hilirisasi industri akan membawa dampak positif dalam peningkatan nilai tambah produk dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai ekspor. Selain itu, hilirisasi akan mampu mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu.
Diversifikasi akan mampu menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, hilirisasi industri akan mampu meningkatkan daya saing global Indonesia.
Untuk mendukung proses hilirisasi industri, maka strategi berikutnya ialah mendorong inovasi dan teknologi.
Indeks inovasi global (global innovation index) Indonesia pada 2023 hanya menduduki peringkat ke-61 dari 132 negara, peringkat ke-5 dari 37 negara lower-middle income, dan peringkat ke 12 dari 16 negara di regional Asia Tenggara, Timur, dan Oseania.
Selain itu, indeks kompetitif global (global competitiveness index) Indonesia menempati peringkat ke-50 dari 141 negara dan menempati urutan ke 4 di Asia Tenggara.
Industri akan dapat maju jika ditopang dengan inovasi dan teknologi terkini. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta penting dalam mendorong riset dan pengembangan.
Adopsi teknologi terbaru akan mampu mengembangkan industri berbasis pengetahuan. Lapangan kerja baru akan dapat tercipta dan nilai tambah produk lokal akan meningkat.
Hilirisasi industri yang ditopang dengan inovasi dan teknologi akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia agar dapat lepas dari middle-income trap.
Strategi terakhir yang tak kalah pentingnya ialah reformasi birokrasi. Administrasi dalam proses perizinan bisnis, baik dalam penyederhanaan maupun percepatan proses administrasi adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh pemerintahan baru.
Proses adopsi teknologi dalam birokrasi dan administrasi akan mampu mempercepat dan mempermudah proses perizinan usaha dan pengurusan dokumen.
Reformasi birokrasi yang efektif akan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk mengurangi potensi terjadinya korupsi.
Kondisi ini akan mampu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan akan meningkatkan kepercayaan para investor baik domestik maupun asing.
Dengan berbagai strategi tersebut, pemerintahan baru akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia tidak bisa lagi melakukan business as usual, namun harus ada lompatan kemajuan agar mampu melepaskan Indonesia dari middle-income trap.
Bonus demografi yang dimiliki Indonesia saat ini harus dimanfaatkan sebagai modal dasar untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto harus memanfaatkan momentum ini untuk membawa Indonesia masuk dalam tataran negara maju di 2045.
